Majalah Energi

sustainable energy monthly magazine

Dilatarbelakangi dengan adanya permasalahan sampah di Kota Bandung yang harus segera ditanggulangi, mahasiswa program studi Teknik Mesin ITB terinspirasi untuk menciptakan sebuah mesin pencacah sampah. Mesin ini dapat mengolah sekitar 1 ton sampah organik per hari.

Fanit Akmal, salah satu mahasiswa angkatan 2008 menjelaskan mesin ini mampu bekerja selama 24 jam. Mesin ini berukuran tinggi 1,5 meter dan lebar 1 meter. Cara kerjanya relatif mudah, hanya dengan memasukkan sampah organik ke dalam mesin, secara otomatis mesin akan memotong-motong sampah tersebut dan dalam waktu lima menit sampah akan berubah menjadi kompos.

"Mesinnya sudah dilakukan ujicoba pada November lalu, dan rencananya akan diserahkan ke Dinas Kebersihan Kota Bandung akhir Januari mendatang. Mesin pertama akan dipergunakan di Pasar Suci Kota Bandung," ujar Fanit saat konferensi pers Mechanical's Charity Act" (MECHA) di Gedung Rapim A, ITB, 12 Januari 2012.

Alasan dipilihnya Pasar Suci sebagai lokasi pertama penggunaan mesin pencacah ini yaitu karena pasar ini menjadi lokasi yang paling banyak menghasilkan sampah. Terlebih lagi, 80% sampah yang dihasilkan adalah sampah organik dan ini sesuai dengan tipe mesin yang sudah dibuat.

"Ada 15 mahasiswa yang sama-sama membuat mesin ini. Satu mesin dibuat dalam waktu 3-5 bulan dengan dana sekitar Rp 10-15 juta. Tapi ini masih prototipe, dan akan kami berikan untuk Kota Bandung dalam rangka acara MECHA yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Mesin (HMM) ITB," lanjut Fanit.

Selanjutnya, mesin tersebut akan diperbanyak 3 sampai 4 unit untuk ditempatkan di beberapa lokasi di Bandung. Selain itu, Fanit juga mengatakan, akan melakukan pengembangan dengan menciptakan mesin pemilah untuk sampah non organik.

Sumber: pikiran-rakyat, itb

Gedung Menara BCA Grand Indonesia, Jakarta, dan Kantor Manajemen Pusat, PT Dahana Persero, Subang, menjadi gedung pertama yang meraih sertifikasi bangunan hijau di Indonesia dari lembaga Green Building Council Indonesia.

Menara BCA Grand Indonesia yang memiliki luas 450.000 meter persegi tersebut menggunakan double glasses pada sisi dindingnya sehingga hemat penyejuk udara. Bangunan yang dikembangkan sejak 2008 lalu, sukses menghemat energi 35 persen. Selain itu, buangan air per orang per harinya mencapai 40 liter, dimana umumnya sekitar 50 liter. Kemudian lahan area perkantorannya juga bisa 100 persen menyerap air hujan.

Sawitri Setiawan, Direktur Grand Indonesia, mengakui investasi Rp 700 miliar yang dianggarkan lebih tinggi demi tercapainya kenyamanan lingkungan di Menara BCA. Namun demikian, komponen bangunan berasal dari dalam negeri.

"Kalau impor artinya biaya lagi dan menyedot karbon lagi, itu tidak green namanya," ujar Sawitri.

Saat ini tarif sewa Menara BCA sebesar USD 20 per meter persegi per bulan. Sedangkan service charge sebesar USD 7 per meter persegi per bulan. Walau harga cukup tinggi, namun gedung banyak peminatnya dengan tingkat okupansi sudah 95 persen.

Sementara itu, demi penerapan konsep hijau, investasi Kantor Manajemen Pusat, PT Dahana sebesar Rp 45 miliar merupakan lebih tinggi 15 persen dari investasi awal. Namun, Suratman, General Project Sertifikasi untuk Dahana, menjamin balik modal dalam 6-7 tahun.

"Bangunan ini 65 persen hemat energi atau memangkas Rp 400 juta-Rp 500 juta biaya listrik dalam setahun," tegas Suratman.

Dari GBCI, Rana Yusuf Nasir yang merupakan Direktur Pemeringkatan dan Teknologi menegaskan, saat ini ada sekitar 77 gedung milik swasta dan pemerintah yang masih dalam proses sertifikasi, 75 persennya berada di Jakarta, dan 7 gedung di antaranya juga akan mendapat sertifikasi dalam waktu dekat.

Sumber:kompas

Pada 2012 ini, Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, ESDM, menganggarkan Rp 230 milyar untuk pembangunan jaringan gas kota untuk rumah tangga di 5 wilayah, yaitu Prabumulih, Jambi, Cibinong, Cirebon, dan Kalidawir. “Jaringan gas bumi untuk rumah tangga merupakan program nasional yang harus disukseskan bersama. Utamanya adalah dalam rangka mencapai kemandirian energi daerah di dalam penyediaan energinya sendiri,” tutur Dirjen Migas, Evita Herawati Legowo, dalam rapat kerja dengan Wali Kota Palembang, Surabaya, dan Tarakan, Selasa, 31 Januari 2012.

Tahun 2011 yang lalu, jaringan distribusi gas bumi telah dibangun di Kota Bontang, Sengkang, Rusun Jabodetabek, Bekasi tahap II, dan Sidoardjo tahap II, sebanyak 25.000 sambungan rumah.
Setiap tahunnya, pemerintah menargetkan sambungan rumah tangga untuk empat desa di dua wilayah kota atau dua kabupaten. Untuk tahun 2012 ini, pemerintah menargetkan 16.000 sambungan rumah tangga di lima wilayah, dengan target sekitar 3000-4000 sambungan per kelurahan. “Kebutuhan investasi untuk pembangunan jaringan gas kota di lima wilayah tersebut Rp 230 milyar atau sekitar 40-50 milyar per kota (dua kelurahan),” lanjut Dirjen Migas.

Untuk memasok gas ke lima kota tersebut, tiga perusahaan migas akan memasok gas sebanyak 4,7 MMSCFD dengan suplai dari PT Medco EP sebesar 0,7 MMSCFD, PT Lapindo sebesar 2 MMSCFD, dan PT Pertamina EP sebesar 2 MMSCFD.

Sebelumnya, mulai 2009 PT Perusahaan Gas Negara Tbk sudah menggelar program serupa. Namun, karena margin usaha yang kecil, akhirnya dikembalikan ke pemerintah. “Dulu PGN awal-awalnya bangun, tapi karena PGN sekarang Tbk, maka keuntungannya harus lebih besar, maka dikembalikan ke pemerintah,” papar Evita.

Saat ini masih ada keluhan dari BUMD yang mengelola jaringan gas di daerah karena adanya sistem take or pay (TOP). Dengan adanya sistem itu, BUMD tersebut harus membayar total gas sebanyak 2 MMSCFD yang sudah disediakan. Padahal yang dipakai hanya sekitar 0,5 MMSCFD. Akibatnya, BUMD cenderung merugi.

Sumber: sentanaonline, bisnis, esdm.

Saat ini pemerintah sedang membangun Floating Storage Regassification Unit (FSRU) Jawa Barat yang berkapasitas  3 juta ton Liquid Natural Gas (LNG) per tahun. Fasilitas ini ditargetkan dapat beroperasi mulai 1 Maret 2012. FSRU yang dibangun oleh Pertamina dan PT PGN ini memiliki kapasitas setara dengan penyaluran 400 juta MMSCFD (juta kaki kubik per hari).

”Kita masih mengharapkan 1 Maret 2012 sudah mulai beroperasi. Mulai awal Januari, sudah mulai commissioning,” ujar Evita H. Legowo, Dirjen Migas Kementerian ESDM.

Evita menambahkan, bila commissioning berjalan lancar, gas bumi tersebut akan dimanfaatkan untuk pembangkit listrik PLN di Muara Karang dan Tanjung Priok.

Selain FSRU Jawa Barat, pemerintah juga membangun FSRU di Sumatera Utara dan Jawa Tengah. Pembangunan 3 FSRU ini merupakan amanat Inpres No 01 Tahun 2010 untuk mengatasi defisit gas Indonesia sebesar 200 MMSCFD.

Sementara itu, gas dari FSRU Sumatera Utara akan dialirkan melalui pipa bawah laut sepanjang 16 kilometer dan pipa darat sepanjang 6 kilometer untuk memenuhi kebutuhan PLTGU Sicanang di daerah Belawan, Medan, Sumatera Utara.

“Proyek ini direncanakan akan selesai pada semester II 2013. Gas hasil regasifikasi LNG ini juga akan dialirkan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan industri di wilayah Medan dan sekitarnya,” tutur Yosephine Ina, Senior Officer External Communication PGN.

FSRU atau disebut juga unit terminal gas alam ini merupakan teknologi baru di dunia untuk menyimpang dan regasifikasi LNG. Ia memiliki sistem bongkar muat LNG dari kapal ke kapal. Dengan infrastruktur FSRU ini, pasokan gas ke tempat yang jauh dari sumber gas bumi, dimana sebelumnya menggunakan jaringan pipa, dapat dilakukan dalam bentuk pengiriman LNG.

Sumber:esdm

PLN bersama BPPT pada 25 November menandatangani nota kesepahaman dalam hal pengkajian dan penerapan teknologi pemanfaatan sumber energi baru dan terbarukan dan teknologi dalam bidang ketenagalistrikan. Nota kesepahaman ini ditandatangani oleh Direktur Utama PLN, Nur Pamudji dan Kepala BPPT, Marzan A Iskandar.

Penandatanganan nota kesepahaman ini merupakan kelanjutan dari kerjasama yang sebelumnya telah dibina sejak 2009. Ia diharapkan dapat memberikan pedoman dan landasan bagi PLN dan BPPT agar saling mengisi dalam mendorong pertumbuhan riset antara lembaga penelitian dan pengembangan dengan industri.

Diharapkan BPPT dapat berperan sebagai pemimpin atau pemandu bagi industri tanah air, dan dimungkinkan mendapatkan  biaya penelitian yang murah namun bermanfaat untuk kepentingan nasional. Kajian yang akan dilakukan BPPT meliputi reverse engineering, redesign, remanufacturing, remaining life assesment, destructive test/non destructive test. dan root cause failure analysis.

Sementara itu, perguruan tinggi seperti ITB dan ITS juga akan terlibat dalam hal yang lebih spesifik, seperti reverse engineering. Tujuannya untuk meningkatkan aviability dan reliability unit pembangkit. Juga diharapkan dapat mengkaji material yang berkualitas dengan harga yang kompetitif, sekaligus meningkatkan efisiensi pembangkit listrik.

Kajian ini senada dengan Roadmap Teknologi PLN, dimana pada 2010 hingga 2013, PLN memasuki fase pertama, yaitu peningkatan keandalan dan efisiensi. Kemudian, fase kedua pada periode 2014 hingga 2017 merupakan fase untuk peningkatan efisiensi dengan teknologi baru. Serta fase ketiga pada periode 2018 hingga 2021 adalah fase teknologi ramah lingkungan.

Diperlukan dukungan dan kerjasama dari berbagai pihak dalam menjalani fase-fase tersebut. Banyak pekerjaan dan penelitian yang harus dilakukan di masa mendatang. Diharapkan kerjasama ini membuahkan hasil yang maksimal dan win-win solution.

Sumber:pln

Pemerintah Korea Selatan, melalui Korea International Cooperation Agency (KOICA), memberikan hibah kepada pemerintah Indonesia untuk pembangunan pilot project fuel cell berkapasitas 300 kilowatt (kW). Hibah ini senilai 3 juta USD yang akan dipasang di Ancol, Jakarta.

"Ancol dipilih sebagai sarana sosialisasi agar masyarakat bisa melihat. ” ungkap Maritje Hutapea dari Dirjen EBTKE di Jakarta, 6 Desember.

Ini merupakan proyek ketiga dari proyek sebelumnya, yaitu Treatment of Waste from Oil Palm Industry and Production of Bio energy and Value Added Products Using Them sebesar 2,5 juta USD. Serta proyek Wood Biomass Energy Development Model senilai 4 juta USD. Hibah KOICA ini akan berjalan sampai akhir 2012 dan selanjutnya pengelolaan akan diserahkan kepada Jakarta Propertindo (Jakpro).

Kesepakatan telah ditandatangani oleh KOICA dan pemerintah Indonesia. Proyek ini dilaksanakan dalam rangka mendukung proyek perubahan iklim yang diusulkan oleh Badan Perencana Pembangunan Nasional (Bappenas) melalui proyek hibah pemerintah Korea untuk East Asia Climate Change Partnership.

Lebih lanjut papar Maritje, fuel cell ini prospektif dikembangkan untuk masa datang. Pasalnya sumber untuk bahan bakar hidrogen bukan hanya bisa dari energi fosil seperti gas, tapi juga bisa berasal dari energi terbarukan seperti air dan biomassa.

Sumber:ebtke

Asosiasi Energi Laut Indonesia (ASELI) mengusulkan kepada pemerintah untuk memberikan prioritas pengembangan energi laut Indonesia yang lebih baik dalam jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang. Hal ini disampaikan dalam Workshop Pengembangan Energi Laut ESDM di Jakarta, Rabu 30 November.

Jenis sumber energi laut yang dapat dimanfaatkan diantaranya energi arus laut, pasang surut, gelombang laut, panas laut, dan dari salinitas laut.

ASELI telah melakukan pendataan potensi energi di Indonesia pada 2011 ini. Arus pasang surut memiliki potensi teoritis sebesar 160 gigawatt (GW), potensi teknis 22,5 GW, dan potensi praktis 4,8 GW. Gelombang laut mempunyai potensi teoritis 510 GW, potensi teknis 2 GW, dan potensi praktis 1,2 GW. Serta panas laut memiliki potensi teoritis 57 GW, potensi teknis 52 GW, dan potensi praktis 43 GW.

"Prioritas jangka pendek berupa pemanfaatan energi arus dan gelombang untuk wilayah pesisir yang belum mendapat akses listik. Ini karena umumnya daerah tersebut membutuhkan kapasitas pembangkit listrik skala kecil," kata Mukhtasor, Ketua ASELI.

Untuk prioritas jangka menengah dan panjang, diperlukan pengembangan pilot project pemanfaatan energi panas laut dengan teknologi Ocean Thermal Energy Conversion (OTEC). Selain untuk kebutuhan listik, ia memiliki fungsi yang bermacam-macam seperti perikanan tangkap, penyediaan air mineral dan tawar, penelitian, dan bahkan untuk wisata.

"Bila untuk membangkitkan 1 kWh dengan BBM dibutuhkan 20 hingga 25 sen USD, dengan energi laut biaya yang dibutuhkan hanya 7-18 sen USD," ujar Mukhtasor yang juga anggota Dewan Energi Nasional (DEN).

Sumber: esdm

Untuk memenuhi kebutuhan energi listrik yang terus meningkat di Indonesia, pemerintah menyetujui pembangunan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) berkapasitas 200 kilowatt (kW) yang dimaksudkan sebagai "proof of concept". Hal ini disampaikan oleh Menteri BUMN Dahlan Iskan, pada seminar yang bertajuk Kebijakan Energi Nasional sebagai Fondasi Terwujudnya Kedaulatan Energi menuju Kemandirian Bangsa di Gedung DPR, Jakarta, 28 November lalu.

"Melihat kebutuhan energi yang terus meningkat, saya telah menyetujui pembangunan PLTN berkapasitas 200 kW," ujar Dahlan.

Dahlan menjelaskan, pembangunan PLTN di Indonesia ini memang banyak menuai kontroversi. Tapi, meskipun ada peristiwa kebocoran radiasi di PLTN Fukushima Jepang, pembangunan PLTN tetap bisa dilanjutkan.

"Saya sudah bertemu dengan banyak orang Jepang. Jadi begitu ada pengusaha yang minta izin bangun PLTN, saya langsung menyetujuinya," imbuh Dahlan.

Sementara itu menurut Bakrie Arbie, mantan Kepala Reaktor Serbaguna G.A Siwabessy Batan, setelah pembangunan PLTN berkapasitas 200 kW selesai, pemerintah juga telah menyetujui pembangunan PLTN tahap berikutnya sebesar 1 dan 2 MW. Keduanya sebagai demonstration plant yang akan menggunakan PLTN tipe thermal homogeneous reactor.

Kemudian bila semuanya sudah dapat berjalan dengan baik, akan menyusul PLTN dengan kapasitas  yang lebih besar, yaitu 10 MW dan 25 MW dengan PLTN tipe fast reactor.

PLN pun telah menyatakan kesiapannya untuk menjadi operator utama PLTN. "Kami tidak tahu perusahaan atau badan mana yang akan ditugaskan. Tapi kalau dari kami sendiri siap jika memang ditunjuk oleh pemerintah," ujar Nur Pamudji, Direktur Utama PLN.

Sumber: mediaindonesia, antaranews, komunitas-ebt

Sulawesi Selatan menyimpan potensi sumber energi terbarukan yang cukup besar bila digunakan untuk pembangkit listrik diantaranya 2.946,8 MW dari tenaga air, 70,2 MW dari mini hidro, 7,66 MW dari mikro hidro, 371 MW dari panas bumi, serta lainnya dari pembangkit tenaga angin skala kecil, energi surya, dan bioenergi. Demikian ungkap Kabid Listrik dan Pemanfaatan Energi Dinas ESDM Sulsel, Bustanuddin, pada acara Forum Komunikasi Kesekretariat Jenderal/Kehumasan Lintas Sektor yang diselenggarakan Dewan Energi Nasional (DEN) di Makassar, 30 Oktober 2011.

Bustanuddin menjelaskan, potensi yang telah dimanfaatkan PLTA sebesar 518 MW, mini hidro 10,6 MW, dan PLTMH sebesar 1.897 kW. Untuk potensi panas bumi tersebar di 16 lokasi, dimana rata-rata sumber daya panas bumi yang dimiliki sekitar 25 MWe.

Sementara itu, secara umum untuk energi angin di Sulsel kecepatannya berkisar 2-4 m/detik. Pada beberapa daerah seperti Takalar, Bulukumba, Sidrap dan Selayar dapat melebihi 4 m/detik, sehingga cukup memadai dan sesuai untuk pembangkit listrik skala kecil yang dipasang di daerah pedesaan.

Energi surya di Sulsel dimanfaatkan dalam bentuk Solar Home System (SHS) untuk penerangan pedesaan sebanyak 14.799 unit dengan kapasitas 10 Wp dan 50 Wp, sementara pembangkit listrik tenaga surya terpusat telah dibangun sebanyak 11 unit.

Untuk bioenergi sendiri, ketersediaan lahan di Sulsel cukup untuk membudidayakan tanaman penghasil bioenergi seperti biodiesel seluas 601.992 Ha, bioetanol seluas 40.700 Ha, biogas dari 1.190.708 ekor, dan biobriket sebesar 1.000.966 ton. Sementara itu tahun 2010, telah dibangun percontohan PLTBm dari tongkol jagung di Kecamatan Biring Bulu di Kabupaten Gowa dengan kapasitas 2 x 20 kW dengan sistem gasifikasi.

Sumber:ebtke.esdm

Menurut International Atomic Energy Agency (IAEA), Indonesia termasuk dalam 13 negara terbaik dalam pemanfaatan teknologi dan pengoperasian reaktor nuklir untuk tujuan damai. Demikian paparan Adiwardojo, Deputi Kepala BATAN Bidang Pengembangan Teknologi dan Energi Nuklir dalam konferensi pers Terapan Riset Nuklir Untuk Menjawab Kebutuhan Bangsa, 26 Oktober 2011 di Hotel Menara Peninsula.

Dalam hal kesiapan internal, saat ini Indonesia sudah memiliki tiga reaktor nuklir meskipun masih dalam skala riset. Bahkan salah satunya, yakni Reaktor Kartini di Yogyakarta didesain dan dibangun oleh tenaga-tenaga ahli Indonesia. Dengan memanfaatkan reaktor tersebut, maka didirikanlah sekolah tinggi teknologi nuklir (STTN) sebagai institusi yang akan mempersiapkan SDM nuklir di Indonesia.

Namun menurut Adiwardojo, kesiapan ini harus ditambah dengan membentuk suatu badan, bisa BUMN, koperasi, atau swasta, yang nantinya akan mengoperasikan PLTN, hal ini sesuai dengan UU No.10 Tahun 1997 tentang Ketenaganukliran.

“Keputusan inilah yang kita tunggu-tunggu, karena BATAN bukan yang akan mengoperasikan PLTN. BATAN hanya mempersiapkan semuanya termasuk dimana lokasi yang terbaik untuk dibangun PLTN”, jelas Adiwardojo.

Hadir pula dalam acara tersebut Soetan Bathoegana, anggota DPR-RI Komisi VII dan Kardaya Warnika, Dirjen Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi KESDM.

Menurut Soetan Bathoegana, SDM Indonesia sudah mampu untuk mengoperasikan reaktor nuklir PLTN, bahkan Korea Selatan yang dulunya sama-sama belajar dengan Indonesia dengan memanfaatkan reaktor riset yang berada di Kawasan Nuklir Serpong, sudah mengembangkan nuklir sehingga mampu membangun dan mengoperasikan PLTN.

“Ada grand design dari negara-negara maju untuk membuat Indonesia selalu terpuruk, sehingga membuat kita selalu ketinggalan dari negara-negara lain”, ujar Bathoegana.

Sementara itu menurut Kardaya Warnika, energi ini sangat dibutuhkan mengingat energi sebagai kebutuhan dasar manusia dan Indonesia kebutuhan listriknya semakin tinggi dan meningkat tajam.

“Sehingga energi nuklir harus benar-benar dipertimbangkan”, kata Kardaya.

Kuncinya adalah dengan penanganan yang baik dan benar serta prinsip kehati-hatian yang tinggi, tingkat presesi dan sesuai dengan standar maksimum yang sangat tinggi, segala dampak buruk nuklir bisa diatasi.

Sumber:ebtke.esdm.go.id