Majalah Energi

sustainable energy monthly magazine

Mencari Akar Masalah Pembatasan BBM

Attention: open in a new window. PDFPrintE-mail


Brian Yuliarto, PhD
Dosen Teknik Fisika - Institut Teknologi Bandung

Energi senantiasa menjadi masalah penting bagi setiap negara. Kebijakan yang tepat di sektor energi tentu akan menghasilkan efisiensi dan stabilitas ekonomi. Sebaliknya, kebijakan yang tidak tepat akan menyebabkan terjebaknya suatu negara dalam ekonomi biaya tinggi karena tidak efisiennya putaran ekonomi di negara tersebut. Indonesia adalah salah satu negara yang saat ini sedang berjuang keras melepaskan kebijakan yang tidak pro efisiensi energi di era sebelumnya. Sejak kenaikan harga minyak di pasar dunia yang tidak terkendali pada tahun 2005-2006, kebijakan energi negeri ini senantiasa dihadapkan pada pilihan yang tidak mudah. Beban subsidi BBM yang terus meningkat memaksa pemerintah perlu membuat mekanisme subsidi yang tepat sasaran. Tujuannya jelas, agar subsidi yang sangat besar itu benar-benar sampai pada yang membutuhkan dan jumlahnya tidak mengganggu program pembangunan lainnya. Lihat saja besaran subsidi BBM tahun 2010 yang mencapai 89,29 Trilliun untuk menyediakan BBM sebesar 36,5 juta kilo liter. Besaran ini pun diperkirakan akan meningkat hingga akhir tahun 2010 dan menembus angka 100 Trilliun atau sekitar 10% dari total APBN 2010. Kenaikan ini terjadi karena hingga akhir Desember 2010 penggunaan BBM diperkirakan akan mancapai 38,7 juta kilo liter.

.


Tingginya konsumsi BBM yang nota bene disubsidi oleh uang rakyat membuat pemerintah mengusulkan kebijakan pembatasan pemakaian BBM sebagai cara mengurangi subsidi. Pembatasan pemakaian BBM dinilai sebagai cara cepat untuk memaksa masyarakat mengkonsumsi lebih sedikit BBM yang disubsidi uang rakyat. Pemerintah bahkan sempat menawarkan beberapa opsi teknis pengurangan subsidi BBM ini, yaitu pembatasan bagi seluruh kendaraan roda empat plat hitam atau plat hitam diatas tahun 2005. Kebijakan yang pada awalnya akan diterapkan di Oktober 2010 ini pada kenyataannya tidak mendapat respon positif dari masyarakat. Banyak pengamat menilai pemerintah membebankan pemecahan masalah pada rakyatnya sendiri. Sebagian masyarakat juga mengkhawatirkan efek kenaikan harga barang di pasaran akan mengikuti pelepasan subsidi BBM untuk sebagian kendaraan tersebut. Beruntung, kurs rupiah yang cukup kuat terhadap dolar dan harga patokan minyak pada ABPN 80US$ per barel yang lebih besar dari harga rata-rata minyak dunia 77US$ per barel membuat pemerintah masih memiliki sisa anggaran untuk subsidi ini, sehingga pembatasan BBM tidak perlu dilakukan pada tahun 2010 ini.

Kondisi ini memang dilema yang tidak mudah dipecahkan bagi pemerintah. Di satu sisi subsidi yang teramat besar hingga mencapai nilai hampir 100 Trilliun (bahkan subsidi energi dan pangan mencapai angka 144,4 Trilliun atau sebesar 14% dari total APBN 2010) jelas mengganggu berbagai program pembangunan. Strategi pengurangan subsidi jelas bukan kebijakan populer dan kesalahan langkah akan mengakibatkan efek sosial yang tidak ringan. Belum lagi teknis pembatasan BBM yang sering tidak teliti, oknum di lapangan yang sangat sulit terkontrol sehingga berpotensi mengalami kegagalan dalam pelaksanaannya. Diperlukan satu solusi yang mendasar sehingga negeri ini tidak selalu terjebak pada lemahnya ketahanan energi. Sayangnya, pemerintah terkesan kurang berani untuk mengambil langkah menyeluruh dalam masalah energi ini.

Permasalah dasar dalam mengurangi subsidi BBM sebenarnya terletak pada borosnya negeri ini mengkonsumsi BBM. Subsidi premium dan solar jelas menguntungkan kelas menengah ke atas yang nota bene menggunakan kendaraan pribadi untuk berbagai keperluannya. Permasalahannya sebenarnya jelas, yaitu rendahnya sarana transportasi masal di negeri ini. Kebijakan yang sangat lemah di sektor transportasi berdampak pada tingginya konsumsi BBM. Peter Nij Kamp dalam bukunya Transport System & Policy membandingkan betapa transportasi masal seperti bus kota dapat menghemat konsumsi BBM hingga lebih dari 56% bahkan kereta hingga 80% jika dibandingkan dengan mobil pribadi. Seharusnya pemerintah berani mengambil kebijakan yang dapat menciptakan transportasi masal sebagai moda transportasi yang memasyarakat. Sayangnya keseriusan untuk langkah yang satu ini nyaris tidak terlihat. Busway di Jakarta yang sempat diharapkan oleh banyak pihak, dijalankan ala kadarnya dengan penambahan jalur yang seadanya. Kereta yang jelas menghemat, menjadi moda yang dianaktirikan, bahkan beberapa jalur terpaksa dihentikan pengoperasiannya. Pemerintah lebih senang membangun jalan tol daripada rel kereta api. Lalu lintas antar kota di Jawa juga didominasi oleh pesawat terbang yang masih menurut Nij Kamp memiliki konsumsi energi terboros yaitu 5,7 kali lipat dibandingkan dengan kereta api.

Terobosan inilah yang sesungguhnya dinanti seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan ini juga jelas jauh lebih mendasar ketimbang kerumitan dalam masalah pembatasan premium dan solar. Saat rakyat sudah dipermudah dengan berbagai sarana transportasi masal yang handal dan nyaman, maka dengan sendirinya masyarakat akan memilih menggunakan kereta atau bus. Pembatasan konsumsi BBM sejatinya hanya memindahkan pemborosan yang semula dibebankan pada APBN menjadi langsung pada masyarakat.

Sumber : Majalah Energi Maret 2011

Joomla SEO powered by JoomSEF

Majalah

Lihat edisi